Jakarta, Warta Berkah Indonesia
—
Eks Wakil Gubernur Jawa Barat (
Jabar
) periode 2008-2013 menilai usul perubahan nama provinsi itu jadi Tatar Sunda belum urgen atau mendesak saat ini.
Selain itu, Dede mengingatkan Jabar bukan hanya diisi budaya ataupun warga suku Sunda saja. Di dalamnya, kata dia, juga mencakup Betawi hingga Jawa. Oleh karena itu, dia menilai perubahan nama provinsi jadi Tatar Sunda itu akan akan membuat budaya lain di Jabar seolah menjadi minoritas.
“Maka ada beberapa kebudayaan yang akhirnya seperti menjadi minoritas. Padahal konsepnya Tatar Sunda itu adalah harusnya menjadi suatu daerah yang lebih egaliter. Apalagi dekat dengan DKI [Jakarta],” kata dia di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (7/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jadi dalam konteks historikal juga, menurut saya belum perlu. Menurut saya pribadi ya,” imbuh politikus Demokrat itu.
Namun, Dede mempersilakan Pemprov maupun DPRD Provinsi Jawa Barat apabila ingin mengusulkan perubahan tersebut. Dia menegaskan usulan itu tetap harus dilakukan lewat perubahan undang-undang, dan sesuai tata peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dede yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan revisi undang-undang perlu dilakukan karena keberadaan sebuah wilayah telah diatur dalam undang-undang, termasuk Jawa Barat.
“Harus jadi undang-undang karena kan perubahan nomenklatur provinsi, kabupaten/kota, itu adanya di undang-undang dan itu harus diputuskan di DPR RI,” katanya.
Dede menjelaskan, revisi undang-undang itu di dalamnya akan mencakup nomenklatur hingga batas wilayah. Dan perubahannya harus dilakukan melalui DPR.
“DPRD sih boleh aja membuat usulan. Tapi harus diusulkan lagi ke DPR RI,” katanya.
Sementara itu, seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat disebut telah memberi lampu hijau untuk melanjutkan usulan ini ke tahapan legislasi.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati menjelaskan pembahasan usulan perubahan nama tersebut bukan tanpa alasan.
Menurutnya, salah satu pertimbangan utama DPRD melanjutkan aspirasi itu ke tahap legislasi adalah demi menjaga identitas budaya Sunda yang dinilai mulai tergerus.
“Urgensinya karena identitas jati diri suku Sunda terancam punah,” klaim politikus PKB itu, Senin (6/7).
Mengutip dari
detikJabar
, kekhawatiran dari sejumlah pihak menilai usulan nama “Provinsi Sunda” berpotensi tidak merepresentasikan keberagaman identitas budaya yang ada di Jawa Barat.
Menanggapi hal itu, Rahmat menegaskan, tidak ada wilayah di Jawa Barat yang berada di luar cakupan Tatar Sunda. Dia menegaskan semua daerah di Jawa Barat adalah wilayah Sunda.
“Tidak ada wilayah non-Sunda. Semua yang ada dalam cakupan Provinsi Jawa Barat sekarang ini semuanya wilayah Sunda,” tegas Rahmat.
[Gambas:Youtube]
(thr/kid)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video Warta Berkah]
Baca lagi: SHUTTLE OPEN Bakal Pertemukan Legenda Bulutangkis Dunia di Jakarta
Baca lagi: Eks Wagub Sebut Usul Perubahan Nama Jabar Jadi Tatar Sunda Belum Urgen
Baca lagi: China Mulai Jual Robot Humanoid Hyper Realistis, Bisa Jadi Pacar