Jakarta, Warta Berkah Indonesia
—
Pemerintah terus mendorong penguatan tata kelola industri sawit di daerah agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional maupun kesejahteraan masyarakat.
Salah satu fokusnya adalah memastikan pemerintah daerah penghasil sawit mengoptimalkan potensi komoditas tersebut melalui perencanaan dan pengelolaan yang lebih terarah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah penghasil sawit menerapkan enam langkah strategis guna memperkuat tata kelola sektor tersebut. Upaya itu dinilai penting agar daerah mampu mengoptimalkan potensi sawit sekaligus menjawab berbagai tantangan dalam pengelolaannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wiyagus menjelaskan, penguatan tata kelola sawit sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Upaya tersebut juga mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Dalam kerangka tersebut, sektor sawit tidak hanya diposisikan sebagai komoditas perkebunan, tetapi juga sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan nasional.
Melalui tata kelola yang baik, sektor sawit diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi melalui pengembangan biodiesel, mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, serta memperluas pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan pekebun rakyat.
“Sawit adalah contoh sukses hilirisasi. Dari CPO (minyak sawit mentah) menjadi minyak goreng, oleokimia, biofuel, hingga produk farmasi dan kosmetik. Hilirisasi inilah yang menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah di daerah,” ujar Wiyagus dalam acara Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Expo di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7).
Dalam kesempatan itu, Wiyagus memaparkan enam langkah strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Keenam langkah tersebut meliputi peningkatan kapasitas petani dan pekebun melalui pelatihan, penguatan nilai tambah komoditas perkebunan, memperluas kolaborasi dan kemitraan, memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi, menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, serta memperbaiki tata kelola dan kualitas data sektor sawit.
Menurut Wiyagus, enam strategi itu merupakan kunci agar pengembangan sawit tidak hanya meningkatkan produktivitas dan daya saing, melainkan juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah di daerah, serta memperkuat kesejahteraan pekebun.
“Kepada para gubernur, bupati, dan wali kota penghasil sawit, kemudian juga saya meminta agar keenam langkah ini benar-benar diinternalisasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta memanfaatkan DBH sawit secara tepat sasaran,” tambah Wiyagus.
Ia menilai, suksesnya tata kelola sawit bakal berdampak pada optimalnya pembangunan daerah. Selain itu, upaya tersebut juga akan memberikan manfaat luas, termasuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan nilai tambah industri, serta menopang peningkatan perekonomian di daerah.
“Tugas kita hari ini adalah memastikan anugerah ini benar-benar dikelola dengan sebaik-baiknya, berkelanjutan, berkadilan untuk kemakmuran rakyat, sehingga sawit ini benar-benar menjadi pilar untuk mewujudkan jembatan menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.
(inh)
Add
as a preferred
source on Google
Baca lagi: MaxStream TV Error Saat Nonton Piala Dunia, Telkomsel Buka Suara
Baca lagi: Hasil F1 GP Monaco: Kimi Antonelli Menang, Verstappen Gagal Finis
Baca lagi: Hasil F1 GP Monaco: Antonelli, Bocah 19 Tahun Juara 5 Seri Beruntun