Jakarta, Warta Berkah Indonesia
—
Wacana penggantian nama
Provinsi Jawa Barat (Jabar)
menjadi Tatar Sunda atau Sunda kembali menguat setelah seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat disebut memberikan ‘lampu hijau’ untuk pembahasannya di tingkat legislasi.
Di balik wacana itu, ada perjalanan panjang perubahan identitas wilayah dari zaman es, era kerajaan, kolonialisme Belanda, hingga masa kemerdekaan Indonesia sampai saat ini.
Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad), Ganjar Kurnia, yang menjadi bagian dari tim pengkaji Provinsi Sunda atau Tatar Sunda mengatakan usulan perubahan nama itu sebagai upaya menegaskan suatu ruang hidup yang memiliki akar kebumian, sejarah, berbagai budaya, bahasa, dan memori kolektif yang panjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, Jawa Barat adalah nama wilayah administratif yang lebih bersifat penanda posisi semata. Kata ‘barat’ hanya menunjukkan arah mata angin yang pada kenyataannya ada yang lebih barat lagi, yaitu Provinsi Banten.
Ia menjelaskan letak geografis, akan tetapi tidak sepenuhnya menjelaskan akar kewilayahan, sejarah ruang, dan hubungan masyarakat dengan tanah tempat mereka hidup.
Ilmu bumi, zaman es
Ganjar menerangkan kata ‘Sunda’ memiliki makna kewilayahan yang jauh lebih mendalam. Bukan hanya identitas budaya atau suku, dia bilang ‘Sunda’ berkaitan erat dengan ruang kebumian yang berusia jauh lebih tua.
Dalam ilmu kebumian dikenal istilah Paparan Sunda (
Sunda Shelf
) atau Sundaland, yaitu kawasan landas kontinen Asia Tenggara yang mencakup wilayah besar seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan sekitarnya.
Saat zaman es berakhir, pakar sejarah dan geolog mengatakan daratan ini tenggelam oleh naiknya permukaan air laut dan membentuk kepulauan seperti yang dikenal saat ini. Istilah ini murni penamaan geografis/geologi dan tidak merujuk pada suku atau budaya Sunda.
“Kita juga sejak lama mengenal istilah geografis Sunda Besar dan Sunda Kecil. Istilah Sunda memiliki dasar yang lebih tua daripada batas administratif provinsi dan lebih mendalam daripada sekadar pembagian wilayah berdasarkan arah mata angin,” kata dia kepada
Warta BerkahIndonesia.com,
Rabu (8/7).
Mengutip dari situs resmi Unpad, dalam kegiatan ‘
Keurseus Budaya Sunda Edisi I: Tatar Sunda tina Sawangan Geologi
‘ pada 26 Agustus 2021, Guru Besar Emeritus Geologi ITB Prof Dr Koesoemadinata menjelaskan istilah Sunda dalam ilmu kebumian tidak ada hubungannya dengan nama etnis atau istilah politik.
Dia bilang ahli geografi yang hidup pada abad kedua masehi Claudius Ptolemaeus, yang sejauh ini dikenal pertama kali menyebutkan ada kepulauan bernama Sunda di sebelah timur India dalam laporan penjelajahannya sekitar tahun 150. Data pada laporan itu kemudian jadi bekal bagi Portugis ketika pertama kali menginjakkan kaki ke Nusantara pada 1500 Masehi.
Menurut Koeosmadinata, bangsa Portugis saat itu tiba di Nusantara pada suatu wilayah kerajaan yang bernama kerajaan Sunda. Oleh sebab itu diduga bangsa Portugis yang masih buta istilah Nusantara menyimpulkan kepulauan yang mereka datangi adalah wilayah Sunda.
“Orang Portugis menyimpulkan bahwa Nusantara itu Sunda karena di bagian barat pulau-pulaunya besar disebut Soenda Mayor (Sunda Besar), sedangkan di bagian timur pulau-pulaunya kecil disebut Soenda Minor (Sunda Kecil),” ujar Koeosmadinata dikutip dari artikel di laman resmi Unpad tersebut.
Istilah Sunda Besar dan Sunda Kecil, sambungnya, pun masih digunakan dalam pustaka geologi-geografi sampai saat ini.
Dalam kegiatan yang sama, Koeosmadinata menjelaskan asal usul penyebutan Sunda dalam ilmu bumi merujuk pada pandangan ahli Geologi Reinout van Bemmelen pada 1949.
Dia bilang menurut Bemmelen istilah Sunda berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu ‘
Cuddha
‘ yang berarti “putih”.
“Konon menurut beliau, di zaman Pleistosen, di utara Bandung (saat ini) terbentuk gunung api raksasa yang dinamainya Gunung Sunda Purba,” ujarnya.
Gunung Sunda Purba itu mengalami erupsi dengan sangat dahsyat dan menutupi wilayah di sekitarnya dengan abu vulkanik berwarna putih. Wilayah sekitar Gunung Sunda Purba diyakini sudah berpenduduk berdasarkan bukti yang ditemukan pada sejumlah artefak.
Oleh karena itu, jelas Koesoemadinata, daerah tersebut kemudian dikenal sebagai Negeri Putih (
Cuddha
) atau cikal bakal sebagai “Sunda Land”. Penduduk yang mendiami wilayah tersebut kemudian dinamakan “Orang Sunda”.
Pulau Jawa
Di satu sisi, pulau yang kini menjadi wilayah bermukimnya kebudayaan Sunda dikenal dengan nama Pulau Jawa atau di masa lalu dikenal dengan sebutan Jawa Dwipa (
Yavadvipa
).
Dalam buku
The History of Java
(1817), TS Raffles menulis nama
Yavadvipa
telah disebut dalam berbagai kisah klasik India, termasuk Ramayana. Dalam bahasa Sanskerta,
Yavadvipa
adalah Pulau Padi atau Pulau Jewawut/biji-bijian bahan pangan.
Selain itu, mengutip dari berbagai literatur sejarah, kata ‘Jawadwipa’ juga ditemukan pada beberapa sumber primer sejarah berupa prasasti di Tanah Jawa. Salah satunya Prasasti Canggal–prasasti tertua peninggalan Kerajaan Mataram Kuno yang bertanggal 654 Ṥaka (6 Oktober 732 M) dan Prasasti Baru 956 saka di masa raja Airlangga.
Pun pada Prasasti era Majapahit yang menceritakan asal usul Mahapatih Gajah Mada (Prasasti Singhasari/ Prasasti Gajahmada 1273 Saka).
Kembali ke masa kini, Ganjar menerangkan usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat pertama kali dicetuskan dalam Kongres Sunda yang diadakan di Bandung pada Oktober 2020. Dia mengatakan Jika Jawa Barat menjawab pertanyaan tentang administrasi, maka Sunda menjawab pertanyaan tentang ruang hidup dari para penghuninya.
Oleh karena itu, gagasan Provinsi Sunda perlu ditempatkan dalam kerangka identitas kewilayahan yang tidak selamanya sama dengan identitas genealogis.
“Identitas genealogis berkaitan dengan garis keturunan, sedangkan identitas kewilayahan berkaitan dengan ruang hidup, sejarah tempat, bentang alam, nama lokal, dan memori masyarakat,” kata dia.
Ganjar menuturkan provinsi Sunda bukan berarti provinsi hanya untuk orang yang secara biologis bersuku Sunda.
Sebaliknya, Provinsi Sunda dapat dimaknai sebagai nama ruang hidup yang sudah membentang lama bagi siapa pun yang tinggal, bekerja, berkarya, dan berkontribusi di wilayah ini.
Era Kerajaan
Sebelum itu, kawasan ini lebih dikenal sebagai Tatar Sunda atau Pasundan yang menjadi pusat perkembangan budaya dan peradaban masyarakat Sunda.
Pada laman jabarprov.go.id yang merupakan website resmi pemerintah provinsi Jabar, disebutkan wilayah Tatar Sunda telah berkembang sejak abad ke-5 saat berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara.
Kerajaan Hindu tersebut meninggalkan sejumlah prasasti berbahasa Sanskerta yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Barat sebagai bukti awal keberadaan pemerintahan di kawasan tersebut.
Memasuki abad ke-8, setelah runtuhnya Tarumanegara, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda atau Pajajaran yang berpusat di Pakuan Pajajaran, kini Kota Bogor. Pada masa inilah identitas Sunda semakin mengakar sebagai penanda wilayah dan kebudayaan.
Perubahan mulai terjadi pada abad ke-16 ketika pengaruh Kesultanan Demak berkembang di pesisir utara Jawa. Pelabuhan Cirebon melepaskan diri dari Kerajaan Sunda dan berkembang menjadi Kesultanan Cirebon. Tidak lama kemudian, Banten juga berpisah dan tumbuh menjadi Kesultanan Banten sehingga mengubah peta politik di kawasan barat Pulau Jawa.
[Gambas:Photo Warta Berkah]
Era kolonialisme Belanda
Penamaan Jawa Barat sendiri bisa dikenal sebagai identitas administratif pada masa kolonialisme Belanda.
Pada era kolonialisme itu sebelum 1925, Jawa Barat disebut resmi sebagai Soendalanden atau Pasoendan oleh penguasa kolonial Belanda. Wilayah itu mencakup seluruh dataran di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy, serta terdiri atas lima keresidenan.
Lima keresidenan itu adalah Priangan (Preanger Regentschappen), Bogor (Buitenzorg), Cirebon (Cheribon), Jakarta (Batavia), dan Banten (Bantam).
Kemudian setelah 1926, kolonialisme mengganti nama resmi Pasoendan itu jadi Provincie West-Java yang dipimpin Gubernur (Gouverneur). Gubernur Pertama Jawa Barat era Hindia Belanda adalah Willem Pieter Hillen. Perubahan nama jadi Provincie West-Java itu tercantum dalam Staatsblad atau UU era Hindia Belanda nomor 78 Tahun 1925.
Hal itu jadi bagian dari pelaksanaan Bestuurshervormingwet 1922 yang membagi Hindia Belanda ke dalam wilayah-wilayah provinsi.
Sejak saat itu, nama Jawa Barat menjadi identitas resmi wilayah administratif.
Era kemerdekaan
Setelah Indonesia merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945 menetapkan Jawa Barat sebagai satu dari delapan provinsi pertama di Indonesia. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010.
Dalam perjalanan pascakemerdekaan, Jawa Barat juga sempat menjadi Negara Pasundan sebagai salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) sebelum akhirnya kembali menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1950.
Sebelumnya wilayah Jawa Barat meliputi Banten di paling barat hingga Cirebon-Kuningan-Banjar-Ciamis-Pangandaran di bagian timurnya. Namun, sejak 2000 silam, Banten berpisah sebagai provinsi sendiri lewat pemekaran daerah. Di antara Banten dan Jawa Barat itu terdapat DKI Jakarta yang merupakan provinsi ibu kota RI.
Add
as a preferred
source on Google
Era kerajaan dan kolonialisme Belanda
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN:
1
2
Baca lagi: Uni Eropa Buka Suara soal Ambisi Trump Mau Caplok Greenland
Baca lagi: 5 Alasan Drama China Love for You Menarik Ditonton
Baca lagi: Pangeran Harry Kalah dalam Gugatan Melawan Daily Mail
