Wakil KBIH Jabar Sebut Haji Lansia Merepotkan, Anggota DPR Marah

Jakarta, Warta Berkah Indonesia

—

Anggota DPR

berang terhadap Perwakilan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dari Jawa Barat (Jabar) Syatori yang mengusulkan pembatasan usia calon jemaah haji karena jemaah haji lansia merepotkan.

Hal itu terjadi dalam rapat bersama sejumlah forum bimbingan ibadah haji dan umrah wilayah Jakarta dan Jawa di Komisi VIII DPR, Senin (6/7).

Mulanya Syatori mengusulkan pembatasan usia calon hemaah haji, karena menilai jemaah lansia selama ini kerap merepotkan yang lain.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Kalau bisa

mah

ada batasan umur dan i

stitha’ah

-nya benar-benar dilakukan. Sebab lansia itu pelaksanaan hajinya repot dan merepotkan orang lain,” kata dia dalam rapat di ruang Komisi VIII DPR, Jakarta, Senin siang.

Syatori menilai para jemaah umumnya ingin melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk. Namun, keberadaan para jemaah lansia kerap membuat jemaah lain direpotkan.

Masalahnya, kata dia, bantuan jemaah terhadap para lansia bisa dilakukan terus menerus. Sehingga, mereka tak lagi bisa beribadah dengan khusyuk.

“Kalau terus-menerus umpamanya tawaf dan lain sebagainya, ya sepengetahuan saya jemaah saya nggak mau gitu. Diserahkan kepada kami juga KBIHU,” katanya.

Syatori mencontohkan saat pelaksanaan haji 2026, pada kloter satu KBIHU Jabar, ada 60 jemaah yang harus dibantu.

Oleh karena itu, dia ingin agar para jemaah mestinya memiliki kemampuan bukan hanya secara finansial, namun juga fisik.

“Oleh karena itu istitha’ahnya (kemampuan) sangat penting oleh Kementerian Kesehatan yang benar-benar valid gitu,” katanya.

Namun, usulan KBIHU Jabar itu mendapat reaksi keras dari anggota Komisi VIII DPR, Matindas Janusanti Rumambi. Dalam rapat itu, Matindas meminta pernyataan yang menuding jemaah haji lansia merepotkan dicabut empunya perkataan.

“Saya ingin mengingatkan KBIHU untuk mencabut istilah lansia itu merepotkan. Ini

live

lho. Ya. Jangan ada bahasa jemaah haji lansia itu merepotkan,” kata Matindas.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu menilai pernyataan perwakilan KBIHU Jabar itu tidak pantas.

Menurut dia, layanan terhadap para jemaah lansia telah diatur dengan jelas, baik di undang-undang maupun peraturan menteri.

“Jadi oleh karena itu saya tadi mencatat ada di pasal 6 poin E bahwa apa namanya lansia, disabilitas dan sebagainya ada pelayanan khusus di bidang pelayanan,” kata Matindas.

[Gambas:Youtube]

(thr/kid)

Add

as a preferred

source on Google

[Gambas:Video Warta Berkah]

Baca lagi: DTKJ Usul Mikrotrans di DKI Tak Lagi Gratis, Kenakan Tarif Rp2000

Baca lagi: KPK Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Kasus Bupati Kuansing

Baca lagi: Pangeran Harry ke London Sendirian, Reuni Raja Charles dan Cucu Molor